EKSISTENSI PAL BATAS DAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DI SPTN WILAYAH III MAELANG

Salah satu faktor penting dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan adalah terdapatnya batas-batas yang jelas antara kawasan hutan dengan luar kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam, suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Taman Nasional jika salah satunya memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas, unik, masih utuh, dan masih alami, serta memiliki luasan yang cukup sebagai jaminan bagi kelangsungan proses ekologis alamiah. Namun, penunjukan suatu wilayah menjadi kawasan hutan tidak cukup berdasarkan kebijakan atau  pertimbangan teknis semata, lebih dari itu harus ada langkah-langkah berkelanjutan untuk mendukung eksistensi kawasan hutan, salah satu langkahnya adalah dengan memperkuat dan memperjelas batas-batas kawasan hutan.

Pal batas merupakan salah satu media penyampai pesan, agar pihak tertentu tidak bertindak sembarangan terhadap kawasan hutan. Selain itu, pal batas merupakan bukti konkrit keberadaan suatu kawasan hutan, sehingga jika terjadi masalah tindak pidana kehutanan, maka keberadaannya dapat membantu memperkuat dalam menyelesaikan kasusnya. Berkenaan dengan batas-batas kawasan, Balai TNBNW telah melakukan penataan batas pada kawasannya, namun saat ini, kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pada titik-titik tertentu masih ada batas kawasan yang tidak ada pal batasnya, hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan, kemungkinan pertama bisa dipindahkan atau dirusak oleh pihak-pihak tertentu, kemungkinan kedua bisa rusak akibat bencana alam seperti banjir, longsor, dan tertimpa pohon yang roboh, dan kemungkinan lainnya adalah pal batas tidak /  belum dipasang karena medannya yang sulit untuk dijangkau.

Dampak negatif dari kekosongan pal batas dibeberapa titik dikawasan TNBNW telah memicu tindak pidana kehutanan (TIPIHUT), dan secara nyata telah mengancam kelestarian kawasan TNBNW, bentuk TIPIHUT yang telah terjadi akibat dari kekosongan pal batas adalah meningkatnya kegiatan illegal logging dan perambahan hutan di SPTN Wil. III Maelang. Selain dipicu oleh masalah pal batas, kegiatan illegal logging di SPTN wilayah III Maelang dipicu juga karena keterlibatan oknum aparat tertentu yang mem-backing TIPIHUT, ditambah lagi dengan pemahaman dan keperdulian masyarakat terhadap kawasan hutan masih kurang, serta  jumlah petugas Polisi Kehutanan (Polhut) dilapangan masih terbatas.

Sebagian areal perambahan di SPTN Wilayah III Maelang telah ditanami tanaman tahunan seperti Cengkeh dan Kelapa. Masalah semakin kompleks ketika  proses perambahan itu disertai dengan pembakaran hutan dan illegal logging, sehingga sangat mengganggu bahkan merusak sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut, maka para petugas khususnya di SPTN Wilayah III Maelang selaku pengelola dipandang perlu melakukan hal-hal berikut :

Memasang Kembali Pal Batas.
Pemasangan kembali pal batas sebaiknya segera dilakukan. Dalam pelaksanaannya, tentu pal batas hanya dipasang pada titik-titik yang masih kosong dengan pal, atau pada titik-titik yang dipandang perlu dipasang pal batas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, penomoran dan penulisan kode pada setiap pal batas harus lebih diperjelas, karena banyak ditemukan pal batas yang tidak bernomor dan berkode, sehingga tidak informatif dan membingungkan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemeliharaan pal batas secara rutin.

Menyuluh dan Membina Masyarakat Sekitar Kawasan
Jika memperhatikan keadaan yang terjadi saat ini, perambahan hutan, penambangan dan penebangan liar, serta pencurian hasil hutan kayu dan non kayu, masih marak terjadi dan belum bisa dihentikan, berbagai bentuk pengrusakan hutan sudah dianggap biasa. Maka  dalam  mewujudkan  kawasan TNBNW yang aman dan lestari, pendekatan persuasif melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat terutama yang berada disekitar kawasan, merupakan salah satu langkah yang tidak bisa diabaikan, masyarakat harus memahami betapa pentingnya keutuhan kawasan TNBNW dalam mendukung kehidupannya, mereka harus sadar betapa besarnya kerugian yang diderita ketika penyangga kehidupannya terganggu.
 
Komitmen kuat dalam Menegakkan Hukum
Proses penegakkan hukum dibidang TIPIHUT tidak bisa dilakukan oleh instansi Kehutanan saja, sebab penegakkan hukum sangat berkaitan dengan berbagai instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Kehutanan, dan instansi lainnya. Sebesar apapun keinginan untuk menegakkan hukum, sampai kapanpun tidak akan berhasil jika instansi-instansi terkait tidak sepaham / sejalan dalam menindak para pelaku TIPIHUT. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku TIPIHUT. Penulis : Ridwan Abdul.

Pencarian
Bahasa
Indonesia English
Video Terkini
Wisata Alam

PEMBINAAN HABITAT MALEO DI AREAL TAMBUN
Selain tindakan pengamanan kawasan yang harus diperketat, pemulihan habitat dan populasi burung Maleo (Macrocephalon maleo) yang ada di kawasan TNBNW sangat perlu dilakukan. Upaya pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Habitat Maleo secara berkala.Pembinaan Habitat Maleo di areal Tambun,…
» selengkapnya

INVENTARISASI BABIRUSA di SPTN I SUWAWA
Dengan Latar Belakang Populasi Babirusa yang diyakini terus mengalami tekanan sebab perburuan dan kerusakan habitat sehingga populasi Babirusa di alam terus menurun, maka kondisi ini harus segera dibenahi dengan melakukan tindakan konservasi yang tepat antara lain dengan melakukan pembinaan habitat…
» selengkapnya

Kategori
Lokasi Pengunjung
Banner
Program Kegiatan Bogani Nani Wartabone
Lihat Peta Bogani Nani
video