Sejarah dan Perambahan TNBNW

SEJARAH KAWASAN DAN PERAMBAHAN

 

Sejarah perambahan hutan dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) tepatnya dilokasi Kosinggolan, Toraut, dan sekitarnya ditulis kembali guna mengingatkan semua pihak agar dalam pengelolaan TNBNW dimasa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

Pada tahun 1967 di lokasi Tumokang (sekitar kosinggolan) dijadikan sebagai tempat pemukiman bagi para transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan Bali dengan jumlah sekitar 100 KK 285 jiwa. Kemudian pada tahun 1970-an sekitar 95 % penduduk Desa Doloduo merupakan petani pemilik lahan, selebihnya berprofesi sebagai wiraswasta dan Pegawai Negeri. Ketika jalan AKD (Amurang Kotamobagu Doloduo) dan Bendung Kosinggolan dibangun, saat itulah roda perekonomian mulai lancar, namun disayangkan masyarakat yang dulunya memiliki lahan pertanian, secara perlahan-lahan dan berkelanjutan mereka mulai menjual lahan-lahannya dan akhirnya sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sudah tidak memiliki lahan lagi.

Pada tahun 1973 Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara memindahkan para transmigran yang berasal dari pulau Jawa dan Bali tersebut ke Tumokang yang berada disebelah utara Desa Mopugat dengan pertimbangan bahwa lokasi transmigrasi lama merupakan lokasi rawan banjir, disamping itu posisi lokasi tersebut berada di atas Bendung Kosinggolan yang seharusnya bendungan tersebut mendapat perlindungan dari aspek hidrologisnya.

Pada tahun 1979 kawasan hutan Dumoga ditunjuk sebagai kawasan Suaka Margasatwa Dumoga berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts-Um/8/79 tanggal 2 Agustus 1979 dengan luas 93.500 Ha termasuk eks lokasi transmigrasi Tumokang. Kemudian pada tahun 1980-an, masyarakat Desa Doloduo mulai memasuki dan merambah kawasan  Tumokang (bekas pemukiman transmigrasi) yang telah ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa  (SM) Dumoga tadi, perambahan tersebut terus menerus meluas hingga kawasan Sindak, Tabang Mororok, Binoanga, Patue, Bolungkuga, Baturapa, dan Tumpa.

Pada tahun 1981, kawasan SM Dumoga ini mulai ditata batas oleh Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan (Sub BIPHUT) Ujung Pandang dan kegiatan tersebut baru selesai pada tahun 1989.

Pada tahun 1991, Menteri Kehutanan dengan keputusan nomor 731/Kpts-II/91 tanggal 15 Oktober 1991 merubah fungsi Suaka Margasatwa Dumoga menjadi Taman Nasional Dumoga Bone (TNDB) yang sekarang namanya berubah menjadi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) seluas 287.115 Ha. Dalam upaya menanggulangi dan mencegah agar perambahan kawasan tidak sampai meluas, maka pada tahun 1982/1983 instansi TNDB bersama Pemerintah Daerah Tk II Bolaang Mongodow, Kodim 1303 Kotamobagu, Polres Bolaang Mongondow, dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu, menggelar operasi Wibawa I, dan berhasil mengeluarkan para perambah kawasan, operasi tersebut dilanjutkan dengan Operasi Wibawa II pada tahun 1893/1984.

Bersamaan dengan gangguan kawasan berupa pertambangan emas tanpa ijin di Toraut pada tahun 1987-an, para perambah yang sudah dikeluarkan dari kawasan melakukan perambahan kembali di lokasi yang pernah mereka rambah, sehingga pada tahun 1994-an kondisi kawasan TNBNW sama halnya seperti kondisi sebelum diadakannya Operasi Wibawa, bahkan dengan adanya situasi negara yang kurang menguntungkan pada tahun 1998 yakni adanya euphoria politik di Indonesia dalam melakukan reformasi dan menuntut kebebasan, ternyata sangat berdampak langsung terhadap kelestarian kawasan sehingga perambahan dalam kawasan TNBNW semakin sulit untuk dikendalikan.

Kemudian para perambah membentuk suatu kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok Swakarsa Pelestari Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, pembentukan kelompok tersebut ditenggarai sebagai upaya mencari legalitas status atas permohonan kelompok tersebut untuk menggunakan dan mengelola kawasan sebagai lahan pertanian/perkebunan dikawasan TNBNW yang berdekatan dengan lokasi Kosinggolan dan sekitarnya. Kemudian kelompok Swakarsa Pelestari Taman Nasional tersebut mengajukan permohonan penggunaan kawasan kepada Menteri Kehutanan melalui suratnya nomor 159/DK II/IV/1999 tanggal 15 Maret 1999.

Pada tanggal 7 Mei 1999, melalui surat nomor 415/DJ-VI/BKPA/99 Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Departemen Kehutanan tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan utama penolakan  adalah :

a.   Taman Nasional Bogani Nani Wartabone merupakan salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu penyangga sistem kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pelestarian manfaat sumber daya alam.

b.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kawasan Taman Nasional tidak dapat diberikan ijin penggunaan kawasan untuk tujuan lain, misalnya tidak boleh ditanami dengan tanaman keras yang bukan tanaman asli daerah setempat.

c.   Penggunaan kawasan di zona pemanfaatan Taman Nasional misalnya pola hutan kemasyarakatan dibatasi hanya pada kegiatan pengembangan pariwisata alam, atau dalam kegiatan pengambilan bibit untuk dibudayakan/ dikembangkan diluar kawasan Taman Nasional yang dilengkapi dengan izinnya.

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone telah melakukan langkah-langkah berikut :

a.    Mengundang para pemohon untuk berdialog dan mencari solusi terbaik melalui surat nomor 163/VI-BTNBNW/1999 tanggal 31 Mei 1999, sekaligus menjabarkan inti surat Direktur Jenderal tersebut, namun tidak ada respon dari yang bermohon.

b.    Memerintahkan Kepala Seksi Wilayah II Doloduo untuk melakukan pengawasan sekaligus pendekatan dan penyuluhan  kepada yang bersangkutan melalui surat nomor 104/Proy/VI-BTNBNW/1999 tanggal 12 juni 1999.

 

Kesimpulan sementara adalah bahwa lokasi yang dimohon tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi perkebunan dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan surat

Direktur Jenderal PHPA.

 

UPAYA

YANG TELAH DILAKUKAN

 

1.    Pendekatan preemtif dan preventif oleh para petugas penyuluh dan jagawana TNBNW  melalui kegiatan - kegiatan berikut:

a.    Penyuluhan, pemutaran video konservasi flora dan fauna, ceramah, diskusi, serta kunjungan ke rumah-rumah para petani dan perambah hutan (dilakukan sejak tahun 1981)

b.    Melakukan patroli secara rutin.

c.    Membentuk kader-kader konservasi pada tahun 1989 di Kecamatan Dumoga yang melibatkan masyarakat Doloduo sebanyak 7 (tujuh) orang.

d.    Operasi Kesejahteraan pasca Operasi Santiago yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Polres Bolaang Mongodow, Kodim 1303 Kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) dengan memberikan bantuan alat-alat pertanian dan bibit tanaman buah-buahan yang diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan di desa Toraut pada tahun 1995/1996.

e.    Penyuluhan terpadu oleh DPRD Tk.II Bolaang Mongondow, Pemerintah Daerah Tk. II Bolaang Mongondow, Polres Bolaang Mongondow, Kodim 1303 Kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan TNBNW pada tahun 1998.

2.    Pendekatan represif melalui kegiatan-kegiatan berikut :

a.    Operasi Gabungan yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

b.    Gelar Operasi Wibawa I pada tahun 1982/1983 dan dilanjutkan dengan Operasi Wibawa II pada tahun 1983/1984 yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Tk.II Bolaang Mongondow, Polisi Resor (Polres) Bolaang Mongondow, Pengadilan Negeri Kotamobagu, Kodim 1303 Kotamobagu, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, dan TNBNW. Pada gelar operasi tersebut berhasil mengeluarkan para perambah dari kawasan hutan.

c.    Operasi Santiago oleh Korem Santiago dan TNBNW pada tahun 1994/1995, dan berhasil mencegah sementara para penembang emas tanpa ijin.

d.    Pada tahun 1996 pihak TNBNW bekerja sama dengan Polres Bolaang Mongondow, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Negeri Kotamobagu, Pemerintah Daerah Tk. II Bolaang Mongondow, dalam menindak kasus PETI sesuai hukum yang berlaku kepada 25 (dua puluh lima) orang yang diduga sebagai pelaku yaitu 9 (Sembilan) orang, a/n Saleh Bonde cs, dengan putusan hukuman 3 tahun 6 bulan, 1 (satu) orang, a/n Sarjan Bonde dengan putusan hukuman 4 tahun 6 bulan. 4 (empat) orang, a/n Marhan Mamonto cs. Dengan putusan hukuman 1 tahun 1 bulan, 11 (sebelas) orang, a/n Herni Losung dengan putusan hukuman antara 1 tahun 6 bulan sampai dengan 1 tahun 7 bulan.

e.    Tahun 1998  dilakukan Penyuluhan Terpadu tentang dampak dari perambahan hutan dan penambangan emas tanpa ijin, dilaksanakan oleh tim Bidang Kesra Pemerintah Daerah Tk.II Bolaang Mongondow, Polres Bolaang Mongondow, Kodim 1303 Kotamobagu, DPRD Tingkat II Bolaang Mongondow, BKSUA (Badan Kerja Sama Umat Beragama), Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Negeri Kotamobagu Departemen Penerangan, dan Balai TNBNW yang dilaksanakan di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

-       Masyarakat Desa Tanoyan, Mopusi, dan Tungoi, pada prinsipnya ketiga desa tersebut tidak setuju dengan adanya perladangan di Linontu, Molobayan, dan Mengkang, dengan alasan debit air sungai yang mengairi sawah disekitar lokasi tersebut berkurang.

-       Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut masyarakat yang berladang di lokasi Linontu, Molobayan, dan Mengkang tidak hadir.

f.      Tahun 1998 diadakan Penyuluhan Terpadu tahap II tentang dampak dari perambahan hutan dan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang merugikan masyarakat, Penyuluhan Terpadu tersebut dilaksanakan pada tingkat Kecamatan, tim pelaksananya terdiri dari POLDA Sulawesi Utara bersama Kanwil Departemen Penerangan Provinsi Sulut, Kanwil Pertambangan Provinsi Sulut, pelaksanaannya dilaksanakan di Desa Bombanon Kecamatan Dumoga.

g.    Pembinaan daerah penyangga telah dilaksanakan di tiga Desa (Mopugat Utara, Tapadaka, dan Matayangan) tahun 1996/2000 dalam rangka membantu pengembangan usaha ekonomi masyarakat konservasi disekitar kawasan.

h.         Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow telah memindahkan petani perambah hutan melalui transmigrasi lokal ke daerah Torosik Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 300 KK pada tahun 1993/1994.

 

K E S I M P U L A N

·      Upaya telah dilakukan oleh Pemda Tk. II Bolaang Mongondow, Pemerintah Pusat, termasuk Balai TNBNW melalui tindakan Preentif, Previntif, dan tindakan Represif, serta penegakan hukum lainnya, namun sampai saat ini upaya-upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

·      Bahwa para perambah kawasan berupaya untuk mencari legalitas tentang status lokasi yang dimohon.

·      Para perambah tersebut sebelum mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam mereka memang sudah merambah di dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

 

...........Semoga manfaat.....

 

Pencarian
Bahasa
Indonesia English
Video Terkini
Wisata Alam

PEMBINAAN HABITAT MALEO DI AREAL TAMBUN
Selain tindakan pengamanan kawasan yang harus diperketat, pemulihan habitat dan populasi burung Maleo (Macrocephalon maleo) yang ada di kawasan TNBNW sangat perlu dilakukan. Upaya pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan Habitat Maleo secara berkala.Pembinaan Habitat Maleo di areal Tambun,…
» selengkapnya

INVENTARISASI BABIRUSA di SPTN I SUWAWA
Dengan Latar Belakang Populasi Babirusa yang diyakini terus mengalami tekanan sebab perburuan dan kerusakan habitat sehingga populasi Babirusa di alam terus menurun, maka kondisi ini harus segera dibenahi dengan melakukan tindakan konservasi yang tepat antara lain dengan melakukan pembinaan habitat…
» selengkapnya

Kategori
Lokasi Pengunjung
Banner
Program Kegiatan Bogani Nani Wartabone
Lihat Peta Bogani Nani
video